TELAH SEMBILAN BELAS KALI DIUBAH

jfr   KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH SEMBILAN BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam BAB VII Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah sembilan belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;Mengingat: 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana telah sembilan belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH SEMBILAN BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1993.
Pasal I
Mengubah ketentuan Bab VII Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah sembilan belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993, sehingga pengaturan mengenai kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Pertanian seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
"BAB VIIKEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DANSUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN PERTANIAN
Pasal 73
*30399 Departemen Pertanian sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Pasal 74
Tugas pokok Departemen Pertanian adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian.
Pasal 75
Departemen Pertanian terdiri dari :
1.Menteri;
2.Sekretariat Jenderal;
3.Inspektorat Jenderal;
4.Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5.Direktorat Jenderal Perkebunan;
6.Direktorat Jenderal Peternakan;
7.Direktorat Jenderal Perikanan;
8.Badan Agribisnis;
9.Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;10.Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian;11.Pusat;12.Instansi Vertikal di Wilayah.
Pasal 76
Sekretariat Jenderal terdiri dari :
1.Biro Perencanaan;
2.Biro Kepegawaian;
3.Biro Keuangan;
4.Biro Hukum;
5.Biro Organisasi dan Tatalaksana;
6.Biro Hubungan Masyarakat;
7.Biro Kerjasama Luar Negeri;
8.Biro Tata Usaha dan Perlengkapan;
9.Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 77
Inspektorat Jenderal terdiri dari :
1.Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.Inspektur Kepegawaian;
3.Inspektur Keuangan dan Perlengkapan; 4.Inspektur Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5.Inspektur Tanaman Perkebunan;
6.Inspektur Peternakan;
7.Inspektur Perikanan .
Pasal 78
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Bina Program;
3.Direktorat Bina Perbenihan;*30400 4.Direktorat Bina Produksi Tanaman Pangan;
5.Direktorat Bina Produksi Hortikultura;
6.Direktorat Bina Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
7.Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
8.Direktorat Bina Perlindungan Tanaman.
Pasal 79
Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari :
1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Bina Program;
3.Direktorat Bina Perbenihan;
4.Direktorat Bina Produksi;
5.Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
6.Direktorat Bina Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman;
7.Direktorat Bina Perlindungan Tanaman.
Pasal 80
Direktorat Jenderal Peternakan terdiri dari :
1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Bina Program;
3.Direktorat Bina Perbibitan;
4.Direktorat Bina Produksi;
5.Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
6.Direktorat Bina Kesehatan Hewan;
7.Direktorat Bina Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
Pasal 81
Direktorat Jenderal Perikanan terdiri dari :
1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Bina Program;
3.Direktorat Bina Perbenihan;
4.Direktorat Bina Produksi;
5.Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
6.Direktorat Bina Sumber Hayati;
7.Direktorat Bina Prasarana.
Pasal 81 A
Badan Agribisnis terdiri dari :
1. Sekretariat Badan;
2.Pusat Standardisasi dan Akreditasi;
3.Pusat Pengembangan dan Informasi Pasar;
4.Pusat Pengembangan Usaha dan Hubungan Kelembagaan;
5.Pusat Pengembangan Investasi dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Pasal 82
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdiri dari :
1.Sekretariat Badan;
2.Pusat Penyiapan Program Penelitian;
3.Pusat Perpustakaan Pertanian dan Komunikasi Penelitian;*30401 4.Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat;
5.Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian;
6.Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
7.Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura;
8.Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri;
9.Pusat Penelitian dan Pengembangan peternakan; 10.Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
Pasal 83
Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian terdiri dari:
1.Sekretariat Badan;
2.Pusat Pembinaan Pendidikan Pertanian;
3.Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
4.Pusat Pendidikan dan Latihan Penyuluhan.
Pasal 84
Pusat terdiri dari :
1.Pusat Karantina Pertanian;
2.Pusat Data Pertanian;
3.Pusat Penyuluhan Pertanian.
Pasal 85
Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Wilayah."
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 14 September 1993PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO